SatPolPP

SatPolPP

2015-09-10 14:26:53 +0700

Pasal 2
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
a. memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
Pasal 3
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
4
e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
Pasal 4
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketatausahaan.
Pasal 5
Rincian tugas Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Satuan Polisi Pamong Praja;
b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
i. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
5
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perlengkapan;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang perlengkapan;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Operasional
Pasal 7
Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengendalian operasional.
Pasal 8
Rincian tugas Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut :
a. menetapkan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
1. penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang pengendalian dan operasional;
2. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di bidang pengendalian operasional;
6
b. pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota.
c. pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pengendalian operasional skala kota.
Pasal 9
(1) Seksi Operasi mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasi;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasi;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasi;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang operasi;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Pengawasan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7
Bagian Keempat
Bidang Penyidikan dan Penindakan
Pasal 10
Bidang Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penyidikan dan penindakan.
Pasal 11
Rincian tugas Bidang Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :
a. menetapkan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
1. penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang penyidikan dan penindakan;
2. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di bidang penyidikan dan penindakan;
3. kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil skala kota.
b. pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan dan penindakan skala kota.
Pasal 12
(1) Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8
(2) Seksi Penuntutan dan Penindakan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penuntutan dan penindakan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penuntutan dan penindakan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penuntutan dan penindakan;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penuntutan dan penindakan;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kapasitas
Pasal 13
Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan kapasitas.
Pasal 14
Rincian tugas Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagai berikut :
a. menetapkan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
1. penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang pengembangan kapasitas;
2. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di bidang pengembangan kapasitas;
b. pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pengembangan kapasitas skala kota.
Pasal 15
(1) Seksi Program mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program;
9
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang program;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang program;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Kesamaptaan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesamaptaan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesamaptaan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesamaptaan;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesamaptaan;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 16
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
(3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
(4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
(5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Agenda
2017-11-23 15:38:34 +0700
Himbauan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
2017-11-14 15:51:28 +0700
Pertunjukan Rakyat
2017-11-13 14:50:04 +0700
Bursa Kerja Terbuka November 2017
2017-11-11 15:28:50 +0700
Pesta Cak Koen 2017
2017-11-10 13:16:39 +0700
Jadwal Pelaksanaan Bazar Usaha Mikro Tahun 2017