Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit beserta dokumen pendukung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terkait alternatif pembiayaan Rp452 miliar pada tahun 2025. Pembiayaan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan lima proyek infrastruktur strategis di Kota Surabaya.

Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit beserta dokumen pendukung dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Johanes Koento Eko Pramono di Ruang Sidang Wali Kota, Lantai II Balai Kota Surabaya, pada Senin (22/12/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono, Direktur Bisnis Menengah Korporasi & Jaringan Arif Suhirman, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya.

Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa Pemkot bersama DPRD Surabaya memilih skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.

"Kalau hari ini kita melakukan pembiayaan, karena saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan PBB dan lainnya," kata Wali Kota Eri beberapa waktu lalu.

Ia juga menuturkan bahwa perhitungan pembiayaan mempertimbangkan biaya pembangunan saat ini dibandingkan jika proyek dilaksanakan beberapa tahun mendatang.

"Ternyata kalau dikerjakan tiga tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur (hari) ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya," ujarnya.

Wali Kota Eri juga menekankan bahwa pembiayaan alternatif ini telah melalui proses kajian serta memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD Surabaya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendukung investasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pembangunan infrastruktur akan menarik banyak orang, meningkatkan PAD dan pada akhirnya digunakan untuk mensejahterakan warga miskin," tuturnya.

Pembiayaan alternatif tersebut difokuskan pada sejumlah proyek prioritas, antara lain pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung hingga Gresik, pembangunan diversi saluran Gunungsari, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penanganan genangan.

"Dengan pembangunan jalan dan transportasi, maka akan ada lebih banyak aktivitas ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik, dan hasilnya bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan warga, terutama masyarakat miskin," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan bahwa total pembiayaan tersebut dialokasikan untuk lima kegiatan utama.

Pertama, pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) sebesar Rp42 miliar. Kedua, pembebasan lahan pelebaran Jalan Wiyung sebesar Rp130.235.480.241. Ketiga, pembangunan diversi Gunungsari sebesar Rp50.189.846.914. Keempat, pemasangan penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp50.297.380.845. Kelima, penanganan genangan sebesar Rp179.277.292.000.

"Hingga saat ini (Februari 2026) realisasi pencairan pinjaman baru mencapai Rp220.586.212.934 atau lebih rendah Rp231.413.787.066 dari total rencana," ungkap Irvan.

Irvan menjelaskan manfaat proyek yang dibiayai melalui pinjaman daerah terbagi dalam dua kategori, yaitu manfaat intangible (tidak langsung terlihat) dan tangible (terlihat secara langsung).

Pada kategori intangible, pembangunan JLLB dan pelebaran Jalan Wiyung memberikan penghematan biaya operasional kendaraan (BOK) karena arus lalu lintas menjadi lebih lancar.

"Pembangunan JLLB dan pelebaran Jalan Wiyung menghadirkan ruas jalan dengan kapasitas dan kualitas yang lebih baik, sehingga kendaraan dapat bergerak lebih lancar dan efisien," ujarnya.

Kondisi tersebut menurunkan konsumsi bahan bakar, mengurangi keausan ban serta suku cadang kendaraan, dan memperpanjang usia kendaraan masyarakat maupun armada logistik. Selain itu, distribusi beban lalu lintas yang lebih merata juga memberikan penghematan waktu perjalanan bagi pengguna jalan.

Dari sisi keselamatan, pelebaran Jalan Wiyung dinilai memberikan ruang gerak yang lebih aman bagi kendaraan dan pejalan kaki. Sementara itu, pemasangan PJU di berbagai titik meningkatkan visibilitas pengemudi pada malam hari.

"Sehingga berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan dan tindak kriminalitas," imbuh Irvan.

Peningkatan konektivitas wilayah juga menjadi dampak penting dari proyek tersebut. JLLB akan menghubungkan kawasan lingkar luar barat Surabaya yang sebelumnya kurang terlayani infrastruktur jalan.

"Aksesibilitas yang meningkat mendorong mobilitas warga, memperlancar distribusi barang, serta membuka peluang pengembangan kawasan permukiman dan industri," jelas Irvan.

Sementara pada kategori tangible, manfaat yang dirasakan antara lain peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan JLLB dan pelebaran Jalan Wiyung meningkatkan aksesibilitas kawasan sekitar sehingga mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan dan berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, bertambahnya titik penerangan jalan umum juga memperluas basis pengenaan Pajak PJU. Peningkatan konsumsi listrik untuk penerangan jalan turut berkontribusi pada pertumbuhan penerimaan pajak daerah tersebut.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan penerangan yang memadai juga dinilai menjadi daya tarik investasi di kawasan komersial, industri, dan properti di sekitar JLLB serta Jalan Wiyung.

"Pertumbuhan aktivitas ekonomi tersebut diharapkan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Irvan.

Irvan menambahkan bahwa keberadaan JLLB juga mendukung efisiensi logistik dengan menyediakan rute alternatif bagi kendaraan berat dan truk logistik.

"Sehingga mengurangi beban jalan arteri dalam kota dan memperlancar distribusi barang menuju kawasan industri, pelabuhan, serta pusat perdagangan di Surabaya dan sekitarnya," pungkasnya. (*)