Dinkominfo- Pagi ini, rombongan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Provinsi Aceh serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika guna mempelajari penerapan elektronik governmen di Kota Surabaya. Bertempat di ruang rapat Dinkominfo, rombongan terima secara langsung oleh Cahyo Utomo, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Rabu (13/11).

Zalsufran, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Aceh dalam sambutannya menyampaikan tujuan kunjungannya kali ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai integrasi data dan sistem informasi yang diterapkan di Kota Surabaya. Pihaknya berharap nantinya informasi yang telah didapat dari Kota Surabaya dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Senada dengan hal tersebut, Rachmat Kepala Sub Bidang Pengembangan Aplikasi e-Government PMI BPPT juga menyampaikan apresiasinya terhadap Kota Surabaya yang dinilai telah sukses melaksanakan implementasi e-Government, Pihaknya juga menyampaikan ingin mengetahui lebih dalam mengenai sistem pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya.

Sementara itu, Cahyo Utomo menjelaskan Pemerintah Kota Surabaya telah merancang pengelolaan pemerintahan dan mulai menggunakan e-Government sejak tahun 2003. Dimulai dengan e-Procurement untuk pengadaan barang lalu dikembangkan ke penyusunan anggaran, administrasi birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia serta keuangan sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut e-Government.

"Sistem ini tidak langsung jadi seperti ini pak, kita bikinnya juga perlahan. Dari e-procurement, ke e-planning, dilanjut ke e-budgeting yang dikembangkan secara bertahap sampai bisa terintegrasi seperti sekarang ini" ujar Cahyo.

Cahyo juga menjelaskan, penerapan e-Government di Kota Surabaya dibagi menjadi 2, yaitu secara internal meliputi proses pengelolaan pembangunan daerah dan secara external yaitu layanan masyarakat.

"Untuk pelayanan masyarakat, kita punya surabaya single window (SSW) yaitu pelayanan perijinan yang bisa diakses secara online, kita juga punya cuma e-Kios yang bisa diakses untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, sampai kependudukan" jelas Cahyo.